Detail Prinsip Safeguards

Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

#DETAIL SAFEGUARDS

Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional

Kegiatan REDD+ harus berkontribusi pada tata kelola hutan yang transparan dan efektif, dengan mengikuti prinsip kedaulatan nasional.

Kriteria 1

2.1 - Dukungan Komunikasi Efektif: Sesuai dengan skala dan konteks kegiatan REDD+, pengaturan kelembagaan mendukung komunikasi yang baik di antara para pihak untuk pengawasan yang efektif dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. [tingkat situs: PHPL/SVLK: Prasyarat 1.2; LEI: Prasyarat 1.1-1.5, SNI 8156 : 2015].

Indikator

2.1.1 - Keberadaan struktur kelembagaan yang mendukung komunikasi efektif antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan REDD+.

Penilai Pelaksana

2.1.2 - Keberlanjutan pengawasan: Monitoring berkelanjutan terhadap efektivitas struktur kelembagaan dalam mendukung komunikasi untuk pengawasan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penilai Pelaksana

Kriteria 2

2.2 - Keterbukaan dan Kepatuhan Anti-Korupsi: Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ harus mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk apapun dari korupsi [FSC: Kriteria 1.7], dan harus mengikuti undang-undang anti korupsi Indonesia [Undang-Undang Anti Korupsi No. 31/1999; Konvensi Anti Korupsi PBB, diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/2006; Permenhut No.67/2011; Instruksi Menteri Kehutanan, 2012; Pakta Integritas].

Indikator

2.2.1 - Publikasi dan Kepatuhan: Entitas yang bertanggung jawab untuk kegiatan REDD+ secara resmi mempublikasikan komitmennya untuk tidak menawarkan atau menerima suap atau bentuk korupsi, dan secara aktif mematuhi undang-undang anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.